Profil Indonesia

Nama Negara	Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ibukota	DKI Jakarta
Bahasa Resmi	Bahasa Indonesia
Merdeka	Proklamasi 17 Agustus 1945
Bendera Negara	Merah Putih
Lambang Negara	Burung Garuda
Undang-Undang	UUD 45
Letak Koordinat	6º LU - 11º LS, 95º BT - 141º BT
Letak Geografis	antara dua Samudera, Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik  antara dua Benua, Benua Asia dengan Benua Australia
Luas	Keseluruhan 1,904,569 km2   Air 4,85% Darat 5,15%
Mata Uang	(Rp) Rupiah,  (IDR)
Agama	Islam Kristen Katolik Kristen Protestan Hindu Budha
Zona Waktu	wib (Waktu Indonesia bagian Barat) wita (Waktu Indonesia bagian Tengah) wit (Waktu Indonesia bagian Timur)
Lajur Kemudi	Kiri
Kode Telepon	+62
Kode Internet	id
Pulau Besar	Pulau Sumatera (Pulau Andalas) luas 473.606 km persegi Pulau Jawa luas 132.107 km persegi Pulau Kalimantan luas 539.460 km persegi, (pulau terbesar ketiga di dunia) Pulau Nusa Tenggara Pulau Sulawesi luas 189.216 km persegi Pulau Maluku Pulau Papua luas 421.981 km persegi
Bentuk Pemerintahan	Republik dipimpin oleh Presiden
Lagu Kebangsaan	Indonesia Raya
Dasar Negara	Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Politik	Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidenstil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen.  Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, termasuk pengaturan administrasi para Hakim.
Semboyan	Bhinneka Tunggal Ika (Sanskerta language) "Berbeda-beda tetap satu"
Provinsi	33 Provinsi, 4 Daerah Khusus, 1 Daerah Istimewa Sumatra Nanggroe Aceh Darussalam  Sumatera Utara  Sumatera Barat  Bengkulu  Riau  Kepulauan Riau  Jambi  Sumatera Selatan  Lampung  Kepulauan Bangka Belitung Jawa Jakarta  Jawa Barat  Banten  Jawa Tengah  DI Yogyakarta  Jawa Timur Kalimantan Kalimantan Barat  Kalimantan Tengah  Kalimantan Selatan  Kalimantan Timur Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat  Nusa Tenggara Timur Sulawesi Sulawesi Barat  Sulawesi Utara  Sulawesi Tengah  Sulawesi Selatan  Sulawesi Tenggara  Gorontalo Kepulauan Maluku Maluku  Maluku Utara Papua Papua Barat  Papua